Lembaga:

Dukung kami dengan donasi melalui Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58 a.n. Yayasan Fahmina

Belajar Demokrasi dari Rumah: Menghargai Suara dan Partisipasi Anak dalam Keluarga

Pendidikan demokrasi tidak hanya berlangsung di sekolah atau ruang politik. Keluarga menjadi ruang pertama bagi anak untuk belajar berdialog, menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Oleh: Muhammad Syafiq Rizqullah

“Pendidikan demokrasi bukan hanya mengajarkan anak apa arti demokrasi, melainkan memberikan pengalaman bahwa suara, agensi, dan martabatnya layak dihargai dalam kehidupan bersama.”

Demokrasi sering kali dibicarakan melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat, pergantian kekuasaan, dan partisipasi warga negara dalam politik. Kita belajar bahwa demokrasi menuntut kesediaan untuk menghargai perbedaan, mendengarkan pendapat, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan bersama. Namun, ada satu ruang yang kerap luput ketika kita membicarakan pendidikan demokrasi, yakni keluarga.

Di rumah, seorang anak mulai mengenal arti aturan, kewenangan, perbedaan pendapat, dan konsekuensi dari sebuah keputusan. Ia belajar kapan harus berbicara, kepada siapa ia boleh menyampaikan keberatan, dan bagaimana orang lain merespons pendapatnya. Pengalaman-pengalaman tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat memengaruhi cara anak memahami hubungan dengan orang lain di kemudian hari.

Bayangkan sebuah keluarga yang sedang menentukan pilihan sekolah, membatasi waktu bermain gawai, atau membagi pekerjaan rumah. Orang tua menetapkan keputusan, sementara anak hanya diminta mengikuti. Ketika anak bertanya tentang alasannya, jawaban yang muncul mungkin, “Pokoknya ikut kata orang tua.” Dalam situasi lain, orang tua justru mengajak anak berdiskusi, menjelaskan pertimbangan mereka, dan mendengarkan keberatan anak sebelum menentukan keputusan.

Kedua situasi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan demokrasi tidak selalu dimulai dari ruang kelas atau forum politik. Ia juga tumbuh melalui cara keluarga memperlakukan suara setiap anggotanya.

Keluarga sebagai Ruang Belajar Demokrasi

Keluarga merupakan salah satu ruang pertama tempat anak mengalami kehidupan bersama. Di dalamnya, anak belajar bahwa setiap orang memiliki kebutuhan, keinginan, dan kepentingan yang terkadang berbeda. Persoalannya bukan apakah perbedaan akan muncul, melainkan bagaimana keluarga meresponsnya.

Ketika anak berselisih dengan saudaranya, misalnya, orang tua dapat langsung menentukan siapa yang salah dan memberikan hukuman. Namun, orang tua juga dapat memberi kesempatan kepada keduanya untuk menjelaskan kejadian dari sudut pandang masing-masing, mendengarkan keterangan, dan mencari penyelesaian yang dianggap adil.

Cara kedua tidak berarti orang tua harus membiarkan anak menentukan seluruh keputusan sendiri. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk membimbing, melindungi, dan menetapkan batas. Akan tetapi, tanggung jawab tersebut dapat dijalankan melalui komunikasi yang membantu anak memahami alasan di balik aturan.

Di sinilah keluarga menjadi ruang belajar demokrasi. Anak tidak hanya mengetahui bahwa perbedaan pendapat perlu dihargai, tetapi juga mengalami bagaimana pendapat didengarkan dan konflik diselesaikan tanpa mengandalkan pemaksaan.

Demokrasi, dengan demikian, bukan sekadar pengetahuan mengenai sistem politik. Ia juga merupakan kebiasaan dalam memperlakukan orang lain sebagai pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan yang patut dipertimbangkan.

Relasi Kuasa dan Otoritas Orang Tua

Meski demikian, keluarga bukan ruang yang sepenuhnya setara. Orang tua dan anak memiliki kedudukan, pengalaman, serta tanggung jawab yang berbeda. Orang tua biasanya memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan aturan, penggunaan sumber daya, pendidikan, dan berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupan anak.

Perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya menjadi masalah. Persoalannya terletak pada bagaimana kewenangan digunakan dan apakah anak memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan pandangannya.

Pemikiran Michel Foucault membantu kita melihat bahwa kuasa tidak selalu hadir melalui ancaman atau hukuman terbuka. Kuasa juga bekerja melalui aturan sehari-hari, pengawasan, nasihat, penilaian, serta pembentukan perilaku. Dalam keluarga, misalnya, kuasa dapat terlihat dari aturan mengenai jam pulang, pilihan pergaulan, cara berpakaian, hingga anggapan tentang perilaku anak yang dianggap baik atau tidak pantas.

Aturan semacam itu tidak selalu keliru. Batasan diperlukan, terutama ketika berkaitan dengan keselamatan dan kepentingan terbaik anak. Namun, kita perlu bertanya lebih jauh: apakah aturan tersebut disertai penjelasan yang masuk akal? Apakah anak boleh menyampaikan keberatan? Apakah orang tua bersedia mempertimbangkan kembali keputusan ketika terdapat alasan yang relevan?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena kepatuhan tidak selalu menunjukkan bahwa anak memahami alasan suatu aturan. Anak mungkin mengikuti perintah karena mengerti manfaatnya, tetapi bisa juga karena takut dimarahi, dihukum, atau dianggap sebagai anak yang tidak tahu diri.

Diana Baumrind, melalui kajiannya tentang pola pengasuhan, memperkenalkan konsep authoritative parenting, yaitu pola pengasuhan yang memadukan tuntutan dan batasan yang jelas dengan responsivitas terhadap kebutuhan anak. Dalam pola ini, orang tua tetap menjalankan otoritas, tetapi tidak meniadakan komunikasi dan kesempatan anak untuk berkembang sebagai individu yang mandiri.

Gagasan tersebut menunjukkan bahwa ketegasan dan dialog tidak harus saling bertentangan. Orang tua dapat melarang anak melakukan sesuatu yang berbahaya sekaligus menjelaskan risikonya. Orang tua juga dapat menetapkan batas waktu bermain gawai sembari mendengarkan alasan anak dan menyepakati aturan yang masuk akal.

Anak Bukan Sekadar Penerima Keputusan

Dalam kehidupan keluarga, anak kerap ditempatkan sebagai pihak yang menerima keputusan orang dewasa. Pandangan bahwa anak belum cukup matang untuk memahami persoalan tertentu terkadang membuat pendapatnya langsung dikesampingkan.

Padahal, anak bukan sekadar penerima aturan. Ia memiliki agensi, yakni kemampuan untuk bertindak, menafsirkan pengalaman, menentukan pilihan dalam batas tertentu, serta merespons keadaan yang dihadapinya.

Seorang anak yang tidak setuju dengan aturan keluarga, misalnya, mungkin menyampaikan keberatan secara langsung. Anak lainnya memilih diam, mencari kesempatan lain untuk berbicara, atau bernegosiasi melalui anggota keluarga yang dianggap lebih mudah diajak berdiskusi. Ada pula anak yang mengikuti aturan di hadapan orang tua, tetapi menunjukkan ketidaksetujuannya melalui perilaku sehari-hari.

Respons-respons tersebut memperlihatkan bahwa anak tidak selalu menerima aturan secara pasif. Mereka berusaha memahami, menyesuaikan diri, dan menemukan ruang untuk menyampaikan kehendak di tengah relasi yang tidak seimbang.

Namun, agensi anak juga tidak boleh diromantisasi. Tidak setiap bentuk penolakan merupakan keputusan yang matang, dan tidak setiap anak memiliki keberanian atau kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Usia, pengalaman, ketergantungan ekonomi, kebiasaan keluarga, serta rasa takut terhadap konsekuensi dapat memengaruhi kemampuan anak untuk bersuara.

Karena itu, tanggung jawab keluarga bukan sekadar menunggu anak berani berbicara. Orang tua juga perlu menciptakan situasi yang membuat anak merasa aman untuk menyampaikan pendapat tanpa langsung dipermalukan atau dicap sebagai pembangkang.

Didengar Belum Tentu Berpartisipasi

Salah satu persoalan penting dalam pendidikan demokrasi di keluarga adalah membedakan kesempatan berbicara dari partisipasi yang bermakna.

Anak mungkin diperbolehkan mengemukakan pendapat, tetapi belum tentu pendapatnya benar-benar dipertimbangkan. Dalam sebuah diskusi keluarga, orang tua dapat bertanya tentang keinginan anak, mendengarkan jawabannya, lalu tetap mengambil keputusan yang telah ditentukan sejak awal tanpa menjelaskan alasannya.

Situasi semacam ini membuat musyawarah berisiko menjadi formalitas. Anak seolah-olah dilibatkan, padahal tidak memiliki kesempatan nyata untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Pasal 12, menegaskan hak anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri untuk menyampaikan pendapat mengenai hal-hal yang memengaruhinya. Pandangan tersebut perlu memperoleh pertimbangan sesuai usia dan tingkat kematangannya.

Prinsip ini tidak berarti semua keinginan anak harus dipenuhi. Ada perbedaan antara menghargai pendapat dan menyetujui seluruh permintaan. Anak boleh menginginkan waktu bermain lebih lama, tetapi orang tua dapat memiliki alasan untuk membatasi penggunaannya. Yang penting, keputusan tersebut tidak berhenti pada larangan tanpa penjelasan.

Partisipasi yang bermakna berarti anak memiliki kesempatan untuk berbicara, memperoleh informasi yang relevan, memahami pertimbangan yang digunakan, dan mengetahui mengapa usulnya diterima atau tidak diterima.

Sebagai contoh, ketika keluarga menetapkan jam pulang, orang tua dapat menjelaskan pertimbangan keselamatan dan tanggung jawab di rumah. Anak kemudian dapat menyampaikan kebutuhan untuk mengikuti kegiatan sekolah atau bertemu teman. Keduanya dapat mencari kesepakatan yang tetap memperhatikan keselamatan tanpa mengabaikan kebutuhan anak.

Jika kesepakatan tidak tercapai, orang tua tetap dapat mengambil keputusan akhir sesuai tanggung jawabnya. Namun, keputusan tersebut sebaiknya tidak menjadikan pendapat anak sebagai sesuatu yang tidak penting.

Musyawarah, Kesalingan, dan Keadilan dalam Keluarga

Dalam konteks Indonesia, musyawarah memiliki tempat penting sebagai cara menyelesaikan persoalan bersama. Nilai ini dapat dipraktikkan dalam keluarga melalui pembagian pekerjaan rumah, penentuan kegiatan akhir pekan, pengelolaan waktu belajar, maupun penyelesaian konflik antarsaudara.

Musyawarah yang baik bukan berarti setiap keputusan harus menghasilkan kepuasan semua pihak. Tujuannya adalah membuka ruang pertimbangan, memperjelas alasan, dan mencari penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perspektif Mubadalah yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir mengajak kita melihat relasi bukan sebagai hubungan satu arah, melainkan sebagai ruang kesalingan, kerja sama, dan penghargaan terhadap pihak lain. Dalam keluarga, kesalingan mengajak setiap anggota untuk tidak hanya menuntut agar dirinya dipahami, tetapi juga belajar memahami orang lain.

Gagasan ini dapat menjadi landasan untuk mengkritisi pola pengasuhan yang menempatkan anak semata-mata sebagai objek pendidikan. Anak memang membutuhkan bimbingan, tetapi bimbingan tidak harus menghilangkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Orang tua pun dapat membangun hubungan yang lebih dialogis tanpa kehilangan tanggung jawabnya dalam melindungi anak.

Sementara itu, perspektif keadilan hakiki yang dikembangkan dalam metodologi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memberikan perhatian pada pengalaman biologis dan sosial perempuan serta kondisi yang dapat menghasilkan ketidakadilan. Perspektif ini secara khusus dirumuskan untuk keadilan perempuan, sehingga tidak tepat jika langsung disebut sebagai teori tentang partisipasi anak. Meski demikian, pendekatannya dapat menjadi lensa reflektif untuk mempertanyakan apakah keputusan keluarga telah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata setiap pihak.

Keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang persis sama, sebab kebutuhan setiap anggota keluarga dapat berbeda. Pembagian pekerjaan rumah, misalnya, dapat mempertimbangkan usia, kemampuan, kondisi kesehatan, dan beban kegiatan masing-masing. Yang perlu dihindari ialah membebankan tanggung jawab secara tidak proporsional kepada anggota tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuannya.

Dari Rumah ke Kehidupan Demokratis

Pengalaman anak di rumah bukan satu-satunya faktor yang membentuk sikap demokratis. Sekolah, lingkungan pertemanan, media, dan pengalaman sosial lainnya juga berperan. Meskipun demikian, keluarga memiliki kesempatan penting untuk memperkenalkan cara hidup bersama melalui interaksi sehari-hari.

Anak yang terbiasa mendengarkan penjelasan dapat belajar bahwa aturan seharusnya memiliki alasan. Anak yang diberi kesempatan menyampaikan pendapat dapat belajar mengemukakan keberatan tanpa harus merendahkan orang lain. Anak yang diajak menyelesaikan konflik dapat memahami bahwa perbedaan tidak selalu harus berakhir dengan kemenangan satu pihak dan kekalahan pihak lainnya.

Sebaliknya, apabila setiap perbedaan selalu diselesaikan melalui ancaman atau pemaksaan, anak dapat memperoleh pengalaman bahwa pihak yang memiliki kuasa lebih besar berhak menentukan segalanya. Pengalaman seperti itu tidak otomatis menentukan perilaku anak ketika dewasa, tetapi layak menjadi bahan refleksi tentang bagaimana kebiasaan sosial terbentuk.

Membangun demokrasi di rumah tidak membutuhkan forum keluarga yang rumit. Orang tua dapat memulainya dengan memberikan penjelasan ketika menetapkan aturan, menanyakan pendapat anak sebelum mengambil keputusan yang memengaruhinya, dan bersedia mengakui kesalahan ketika keputusan yang dibuat ternyata tidak tepat.

Anak pun perlu belajar bahwa kebebasan berpendapat disertai tanggung jawab untuk mendengarkan orang lain, mempertimbangkan konsekuensi, dan menghormati batasan yang bertujuan melindungi dirinya maupun orang lain.

Pada akhirnya, belajar demokrasi dari rumah bukan tentang menjadikan keluarga sebagai ruang tanpa aturan atau menghilangkan peran orang tua. Yang perlu dibangun adalah relasi ketika kewenangan berjalan bersama tanggung jawab, aturan disertai penjelasan, dan perbedaan pendapat tidak langsung dianggap sebagai pembangkangan.

Demokrasi dapat dimulai dari tindakan sederhana, mendengarkan sebelum menentukan, berdialog sebelum memerintah, serta mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Sebab, pendidikan demokrasi bukan hanya mengajarkan anak apa arti demokrasi, melainkan memberikan pengalaman bahwa suara, agensi, dan martabatnya layak dihargai dalam kehidupan bersama.

Referensi

  1. Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Development, 37(4), 887–907. https://doi.org/10.2307/1126611

  2. Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison (A. Sheridan, Trans.). Pantheon Books. (Karya asli diterbitkan pada 1975).

  3. United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child, Article 12. UNICEF. https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

  4. Kodir, F. A. (2019). Qira’ah Mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam. IRCiSoD.

  5. Kodir, F. A. (2025, 23 April). Menumbuhkan Relasi Kesalingan (Mubadalah) dari Rumah dan Sekolah. Mubadalah.id. https://mubadalah.id/menumbuhkan-relasi-kesalingan-mubadalah-dari-rumah-dan-sekolah/

  6. Yayasan Fahmina. (2022, 21 Februari). Metodologi Fatwa KUPI. Fahmina.id. https://fahmina.id/metodologi-fatwa-kupi/

  7. Rofiah, N. (2020). Nalar Kritis Muslimah. Afkaruna.

Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58 a.n. Yayasan Fahmina

Terkait

Perempuan dalam Ruang Liminal dan Spiritualitas Islam pada Tradisi Sintren Cirebon

Oleh: Muhammad Syafiq Rizqullah “Menjaga Sintren bukan sekadar mempertahankan bentuk kesenian, tetapi juga memahami bagaimana tradisi terus hidup bersama masyarakat...

Populer

Artikel Lainnya