Oleh: Bayu Firmansyah
Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan etnis. Namun, di balik kemajemukan ini, terdapat tantangan besar yang terus menghantui: diskriminasi. Meski Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, praktik diskriminatif masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Dalam UU tersebut, diskriminasi ras dan etnis diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya hak asasi manusia dan kebebasan dasar di berbagai bidang kehidupan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap diskriminasi seringkali tidak berjalan efektif. Ini menjadi bukti bahwa keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila, belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Diskriminasi adalah tindakan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, golongan, atau status sosial. Ketika hukum hanya bersifat normatif dan tidak responsif terhadap dinamika sosial, kelompok-kelompok minoritas sering menjadi korban. Keadilan sejati seharusnya tidak hanya berbicara tentang kesetaraan formal, tetapi juga menjamin rasa aman dan nyaman bagi setiap warga negara, tanpa kecuali.
Kasus terbaru di Jawa Barat menjadi pengingat betapa urgennya persoalan ini. Pada 10 Juni 2025, jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar mengalami diskriminasi berupa intimidasi, pelarangan kegiatan ibadah, hingga penyegelan tempat ibadah mereka. Tindakan ini jelas menciderai nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang seharusnya dijunjung tinggi.
Toleransi, dalam konteks ini, bukan sekadar menerima perbedaan, melainkan juga memahami, menghormati, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan cara itulah kita dapat mereduksi potensi konflik dan membangun masyarakat yang damai. Indonesia yang damai bukan sekadar cita-cita, melainkan keniscayaan yang harus terus diperjuangkan.
Melihat kembali sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa, kita bisa belajar bagaimana para pahlawan dari berbagai latar belakang suku dan agama bersatu melawan penjajah demi satu tujuan: kemerdekaan. Begitu pula dalam diplomasi awal kemerdekaan, Presiden Soekarno berdialog dan menyatukan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai penjuru Nusantara demi meletakkan fondasi persatuan.
Kini, tugas kita adalah meneruskan semangat itu. Merawat keberagaman adalah tanggung jawab bersama—tokoh agama, masyarakat, dan pejabat publik memiliki peran penting dalam menjaga harmoni. Kita harus terus menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati, karena pada dasarnya kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Sebab, sampai saat ini, tak ada mayat yang bisa menguburkan dirinya sendiri.
Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Sampai kapan negeri ini akan terus dihantui oleh diskriminasi dan intoleransi? Mari kita ambil bagian dalam perjuangan ini—melanggengkan nilai-nilai persaudaraan, menjaga warisan para pendahulu, dan menyambut Indonesia Emas 2045 dengan penuh kesiapan dan kebijaksanaan.[]
