Oleh: Zaenal Abidin
Yayasan Fahmina bersama para pemangku kepentingan daerah menyelenggarakan Workshop Integrasi dan Implementasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dalam Kebijakan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE) pada Rabu dan Kamis, 25-26 Juni 2025.
Kegiatan berlangsung selama dua hari di Hotel Bentani, Cirebon, melibatkan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, akademisi, serta kelompok muda dari Kabupaten Cirebon dan Majalengka.
Workshop ini merupakan bagian dari upaya kolektif dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), sebagaimana mandat Keputusan Presiden 2025 yang menunjuk BNPT untuk menyusun RAN PE 2025–2029.
Dengan mengedepankan soft approach atau pendekatan non-represif, pelibatan aktor sosial seperti kelompok perempuan, anak muda, korban, dan tokoh agama menjadi elemen penting dalam menciptakan kebijakan pencegahan ekstremisme yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Mendorong Adopsi RAN PE ke Tingkat Daerah
Provinsi Jawa Barat, termasuk beberapa kabupaten/kota di dalamnya, termasuk Cirebon dan Majalengka, telah mulai mengadopsi RAN PE ke dalam peraturan daerah dan rencana aksi daerah (RAD PE).
Dalam konteks ini, Yayasan Fahmina — sebagai lembaga yang memiliki visi membangun masyarakat bermartabat dan berkeadilan berbasis kesadaran kritis tradisi pesantren, dengan fokus keadilan gender dan toleransi — memfasilitasi ruang dialog bagi pemangku kebijakan dan masyarakat sipil.
“Penting bagi kami untuk menciptakan ruang bertumbuh bersama, agar pemerintah daerah dan masyarakat sipil dapat saling menguatkan dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama,” kata Marzuki Rais, Ketua Yayasan Fahmina sekaligus fasilitator dalam kegiatan ini.
Menurutnya, kebijakan pencegahan ekstremisme kekerasan akan lebih efektif jika dibangun di atas prinsip penghormatan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta berkeadilan gender.
Peserta dari berbagai elemen strategis sebanyak 25 peserta menghadiri workshop ini, terdiri dari berbagai unsur strategis: 12 perwakilan Kesbangpol Kabupaten Cirebon dan Majalengka, 2 perwakilan dari Badan Hukum Sekretariat Daerah (Setda), 2 dari Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 1dari Satgaswil Jabar Densus 88 AT Polri, 4 tokoh agama lintas iman (perempuan dan laki-laki) 4 anak muda yang aktif dalam kerja-kerja perdamaian dan kampanye toleransi
Berbagi Perspektif dan Penguatan Kolaborasi
Hadir sebagai narasumber; Junaidi Simun (Focal Point Mensen met een Missie), Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Kesbangpol Kabupaten Cirebon., Dr. Neng Hannah, M.Ag (Bidang Litbang PW. Fatayat NU Jawa Barat), KH. Marzuki Wahid (Tokoh Agama Kabupaten Cirebon, Rektor ISIF Cirebon). Kegiatan difasilitasi oleh Marzuki Rais dan Rozikoh dari Yayasan Fahmina.
Workshop ini dirancang sebagai ruang penguatan perspektif sekaligus perumusan langkah bersama. Melalui proses dialog yang berlangsung dinamis, para peserta diharapkan:
Memperkuat pemahaman terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Memperdalam pemahaman keadilan gender dalam konteks perlindungan KBB. Merumuskan agenda kerja bersama untuk mendorong implementasi RAD PE.
Mewujudkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai
Dengan pendekatan berbasis penghormatan HAM, keadilan gender, dan keberagaman keyakinan, workshop ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif dan damai — di mana kebijakan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan dan kenyataan sosial masyarakat.
Diharapkan, hasil rumusan yang diperoleh selama workshop akan memperkuat kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, kelompok perempuan, dan generasi muda. Sehingga, ke depan, kebijakan pencegahan ekstremisme kekerasan dapat lebih efektif, inklusif, dan berdampak nyata bagi warga di Kabupaten Cirebon dan Majalengka.
Ketua Yayasan Fahmina mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dan narasumber yang telah berkontribusi dalam workshop ini.
“Kami percaya, kerja bersama yang terbuka dan saling menghormati menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan damai,” tutup Marzuki Rais. []
